Dampak dan Contoh Desentralisasi

Dampak dan Contoh Desentralisasi – Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata “Orde Baru”, dimana pada masa itu, pemerintah pusat memiliki wewenang yang sangat besar dalam mengatur berbagai aspek dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam membentuk berbagai kebijakan.

Kondisi itu membawa pergerakan untuk terciptanya perubahan. Salah satu produk perubahan yang dilahirkan adalah UU No. 22 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengutan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

Adanya otonomi daerah atau pemberian hak serta wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat ini merupakan bagian dari konsep desentralisasi.

Setiap terjadi perubahan ataupun setiap kebijakan yang dilahirkan di suatu negara, tentunya memiliki nilai positif dan negatif serta mengundang pro-kontra terhadap perubahan atau kebijakan tersebut, tidak terkecuali dengan kebijakan desentralisasi ini.

Konsep desentralisasi ini memungkinkan setiap daerah untuk lebih berkembang dengan potensi ataupun nilai-nilai yang dianutnya karena pemerintah daerah lebih mengenal dan “lebih paham” dengan kondisi ataupun potensi dari tiap daerah.

Kebijakan yang sentralistik (terpusat pada pemerintah pusat) tidak dapat mengakomodasi hal ini karena seringkali kebijakan yang diberikan kurang tepat guna atau tidak sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang ada dalam tiap-tiap daerah.

Di sisi lain, kebijakan desentralisiasi juga memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga diperlukan koordinasi yang baik di antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, dalam menerapkan kebijakan desentralisasi, diperlukan batasan-batasan yang jelas mengenai seberapa besar wewenang atau keleluasan/kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya.

Sejak diterapkan, desentralisasi membawa banyak perubahan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah dikeluarkannya Perda No. 15 tahun 2001 oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai sistem manajemen perikanan di daerahnya. Sebelumnya, kegiatan pengelolaan sumber daya di wilayah perairan diatur oleh pemerintah pusat yang nantinya keuntungan akan dikelola dan digunakan oleh negara.

Adanya perda tersebut sebagai produk desentralisasi, pemerintah setempat dapat dengan bebas mengatur sistem manajemen pengelolaan perikanan termasuk memanfaatkan keuntungan yang didapatkan.

Selain itu, penerapan konsep desentralisasi juga memungkinkan setiap pemerintah daerah memiliki program APBD bagi rakyat di daerahnya masing-masing yang tentunya dapat dialokasikan semaksimal mungkin untuk membangun daerahnya, menyelesaikan masalah-masalah di daerahnya, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerahnya.

Sekarang, kita sudah lebh memahami berbagai hal tentang konsep desentralisasi. Bagaimana menurutmu tentang konsep desentralisasi ini? Sudahkah tepat untuk diterapkan di Indonesia?

Loading…

About Mas Joko

Bukan Indonesia Yang Membutuhkan Dunia, Namun Dunia Yang Membutuhkan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *