Pengertian dan Definisi Otonomi Daerah

Pada era reformasi ini, Indonesia telah cukup lama mencanangkan otonomi daerah. Namun, tahukah Anda apa maksud dan definisi dari otonomi daeraha? Bila dikaji berdasarkan etimologinya, otonomi berasal dari bahasa latin, yaitu autos yang memiliki arti “Sendiri” dan nomos yang berarti “aturan”. Kesimpulannya, otonomi berarti mengatur sendiri.

a 73

Lebih jelasnya, otonomi daerah adalah bentuk limpahan kewenangan serta tanggung jawab atas pemerintah pusat yang meliputi urusan kepengaturan dan kepengurusan pemerintahan dan kepentingan warga setempat kepada pemerintah daerah.

Sebelum Indonesia memberlakukan otonomi daerah, seluruh daerah di Indonesia menerapkan program pemerintahan yang ditentukan oleh pemerintah pusat secara sama rata. Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada daerah otonom untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri.

Merajuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memiliki pengertian sebagai bentuk wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan pada kepentingan dan aspirasi masyarakat daerah otonom serta sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Undang-Undang ini juga menegaskan negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan telah menganut asas desentralisasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan lebih cepat.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan daerah otonom dapat menggunakan asas-asas dekonsentrasi,desentralisasi maupun asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi menunjukan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur serta mengurus segala urusan pemerintahan daerah dalam sistem NKRI.

Asas dekonsentrasi berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa , dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa, serta dari  pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menjalankan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Pelimpahan wewenang ini akan disertai pendanaan, pengadaan sarana/prasarana, dan tenaga dari sumber daya manusia  apabila diperlukan selama daerah melaporkan pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada pemberi tugas.

Baca Artikel Lainnya :

Landasan utama atas penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab adalah Undang-Undang Negara 1945, seperti diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini dilakukan untuk memberdayakan daerah, yaitu dalam bentuk peningkatan pelayanan, perlindungan, kesejahteraan, prakarsa, kreativitas dan juga peran serta masyarakat.

Tujuan lainnya adalah untuk menegaskan demokrasi, pemerataan, serta keadilan, persatuan dan kesatuan, dan kerukunan nasional dengan mengingatkan asal-usul dari setiap daerah, nilai kemajemukan dan karakteristik daerah, juga potensi berbeda yang dimiliki oleh tiap daerah.

Semua ini diharapkan akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat  secara menyeluruh dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Loading…

About Rita Elfianis

Segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Tetaplah berusaha menggapai impian kita. Jangan menyerah.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *