Pengertian dan sistem parlementer di Indonesia

Pengertian dan sistem parlementer di Indonesia – System parlementer merupakan salah satu system pemerintahan, pada hakikatnya kepemimpinan pada system parlementer tergambar dari tampuk kekuasaan atau kekuatan terdapat pada kendali parlemen, dan dalam menjalankan system pemerintahannya parlemen akan menunjuk seorang perdana mentri, selain itu parlemen memiliki kemampuan untuk menjatuhkan pemerintahan dengan menggunakan sikap yang disebut mosi tidak percaya.

System ini berbeda sekali dengan system presidensil yang dimana kekuasaan kekuatan pemerintahan berada pada presiden sebagai kepala Negara.

Dalam pemerintahan system parlementer dapat juga diangkat seorang presinden dan seorang perdana mentri namun jalannya pemerintahan dilaksanakan oleh perdana mentri dan persiden hanya diangkat sebagai symbol dan tidak memiliki kewenangan dalam pemerintahan.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan.

Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Kelebihan system pemerintahan parlementer adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil.

Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial.

Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Indonesia pernah menganut system pemerintahan parlementer. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia.

Kemudian munculah pergantian Perdana Menteri selama 7 kali dan hal tersebut sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia.

Namun system pemerintahan ini tidak berlangsung lama karena pada tanggal 5 juli 1959 indonesia kembali kepada undang-undang dasar 1945 dengan diterbitkannya dekrit presiden oleh presiden sukarno yang isinya :

  1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
  2. Pembubaran Konstituante
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Loading...

About Mas Joko

Bukan Indonesia Yang Membutuhkan Dunia, Namun Dunia Yang Membutuhkan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *