Peranan Pemerintah Dalam Upaya Penghormatan dan Menegakan HAM

Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan HAM merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia semenjak dia lahir.

Hak tersebut menyangkut hak hidup, hak kebebasan atau kemerdekaan dan hak memilih sesuatu.

pers

Oleh sebab itu, HAM tidak bisa dipisahkan dari diri manusia karena seseorang dapat kehilangan martabatnya sebagai manusia. Namun, bukan berarti hak setiap orang tak ada batasannya, tetapi memiliki batasan untuk tidak melanggar hak orang lain.

Di Indonesia, perlu juga dilakukan penghormatan dan penegakan HAM melalui sikap proaktif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998.

Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk menghormati dan menegakkan HAM yaitu:

  1. Ditingkatkannya lembaga keamanan dan pertahanan negara secara profesional dengan diadakannya pelatihan maupun pendidikan tentang HAM dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari.
  2. Hukum ditegakkan secara adil, tidak diskriminatif dan memiliki konsekuensi, dengan begitu maka setiap warga negara akan memperoleh hak yang sama tanpa harus membedakan status sosial dan menyelesaiakn setiap kasus pelanggaran hingga selesai tanpa berbelit – belit.
  3. Kerja sama antar kelompok maupun golongan ditingkatkan. Ketika adanya pelanggaran HAM diharapkan adanya kekompakan yang baik antar lembaga kutuk menyelesaikan semua kasus HAM tanpa adanya kesalah Paiman sehingga menunda keputusan.
  4. Mensosialisasikan HAM kepada masyarakat. Setiap warga negara berhak tahu tentang semua aturan dari keputusan pemerintah, dengan begitu masyarakat dapat menerima dan melaksanakan dalam kehidupannya.

Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap HAM yang di atur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu :

  1. Pemerintah wajib bertanggung jawab melindungi, menegakkan, memajukan dan menghormati hak asasi manusia sesuai peraturan UU serta hukum internasional tentang HAM untuk negara Repulik Indonesia pada pasal 71.
  2. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah yang meliputi langkah implementasi efektif dalam politik, budaya, ekonomi, hukum, sosial pertahanan keamanan dan bidang – bidang lain pada pasal 72.

Demikian peranan pemerintah dalam upaya penghormatan dan menegakkan di Indonesia, semoga bermanfaat.

Baca Juga Lainnya :

Loading...

About Mas Joko

Bukan Indonesia Yang Membutuhkan Dunia, Namun Dunia Yang Membutuhkan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *