Perjanjian Linggadjati Antara Belanda dan Indonesia

Perjanjian Linggadjati Antara Belanda dan Indonesia – Perjanjian Linggadjati yang juga dikenal dengan sebutan perjanjian Cheribon atau perjanjian Cirebon.lingga

Perjanjian Linggadjati merupakan sebuah persetujuan politik yang ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 oleh administrasi Belanda dan secara unilateral mendeklarasikan Republik Indonesia.

Sebuah museum kecil di sebuah desa yang sekarang dikenal dengan Linggajati menyediakan informasi mengenai sejarah dari negosiasi tersebut.

Negosiasi dilakukan pada tanggal 11 hingga 12 November 1946 di Linggadjati yang terletak di lembah gunung Ceremay sekitar 25 km ke arah selatan dari kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.

Pihak Belanda diwakilkan oleh gubernur jenderal letnan Hubertus van Mook dan untuk pihak Indonesia sendiri diwakilkan oleh perdana menteri Indonesia saat itu yaitu Sutan Sjahrir.

Negosiasi telah dimulai di bulan Oktober 1946 dan sebuah gencatan senjata di Jawa dan Sumatera disepakati bersama. Pengakuan mereka masih dalam posisi lemah setelah perang dunia II, Belanda lebih mempersiapkan diri untuk bernegosiasi dengan republic Indonesia dari pada mereka kemudian dalam revolusi nasional Indonesia.

Berdasarkan pada persyaratan perjanjian, Belanda menyetujui untuk mengakui republik telah menguasai pulau – pulau Jawa, Sumatera dan Madura. Republik Indonesia akan menjadi sebuah konstituen serikat bernama Republik Indonesia Serikat, yang mana akan disyahkan paling lama pada tanggal 1 Januari 1949 dan membentuk kesatuan Belanda-Indoesia bersama-sama dengan Negara Belanda, Suriname dan Antilles Belanda. Ratu Belanda akan tetap secara resmi menjadi kepala resmi dari kesatuan tersebut.

Pada tanggal 25 Maret 1947, perwakilan dari Belanda mengesahkan sebuah versi perjanjian yang menarik (berbeda) dari perjanjian sebenarnya dan yang mana tidak diterima oleh pihak Indonesia. Ketidak sepakatan selanjutnya semakin meningkat di atas pelaksanaan perjanjian Linggadjati selama ini.

Pada tanggal 20 Juli 1947 administrasi dari pihak Belanda membatalkan perjanjian Linggadjati dan memproses untuk memulai intervensi militer dalam bentuk produk operasi, pertama – tama dua peristiwa yang dikenal dengan politionele acties atau disebut juga aksi polisi.

Setelah kesepakatan – kesepakatan yang ada mengelilingi, perjanjian Linggadjati batal sampai di saat itu saja. Terdapat sebuah masa perpanjangan dari diplomatik, namun perselisihan dan konflik semakin melebar di Indonesia selama sepanjang tahun 1947 antara pihak Belanda dan pihak Indonesia yang berkuasa.

Dewan keamanan persetikatan bangsa – bangsa akhirnya mendirikan sebuah komite yang bernama Committee of Good Offices yang memimpin untuk penandatanganan perjanjian Renville di bulan Januari 1948 pada kapal USS Renville yang berlabuh di Jakarta, Indonesia.

Bagaimana pun perjanjian Linggadjati dan perjanjian Renville merupakan pilihan yang terbaik untuk mendapatkan kesepakatan dan perdamaian dengan sukses. Meskipun, ketidaksepakatan dan bentrokan militer semakin menajam antara pihak belanda dan Indonesia. Bentrokan ini semakin berlanjut pada sepanjang tahun 1948 hingga tahun 1949.

Baca juga : Konferensi Meja Bundar, Sejarah Indonesia

Loading…

One thought on “Perjanjian Linggadjati Antara Belanda dan Indonesia

  1. Pingback: Perjanjian Renville Antara Belanda dengan Indonesia | Joko Warino Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *