Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial – Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang berperan dalam bidang peradilan. Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai dengan kebutuhan dan standar kelayakan, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, meningkatkan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan mewujudkan kepercayaan publik terhadap hakim.

Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amandemen UUD 1945 tahun 2001 pasal 24B. Awal pembentukan Komisi Yudisial adalah dikarenakan keprihatinan terhadap kondisi peradilan di Indonesia yang dianggap belum ditegakkan dengan baik.

Komisi Yudisial memiliki tugas dan wewenang yang perlu dilaksanakan dengan baik untuk melaksanakan tujuan pembentukannya sewaktu didirikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 14, tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung
  2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
  3. Menetapkan calon hakim agung
  4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR

Selain itu, pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 juga disebutkan tugas-tugas lain dari Komisi Yudisial, yaitu:

  1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
  2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
  3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup
  4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
  5. Mengambil langkah hukum dan/atau lagkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain tugas yang tercantum di atas, Komisi Yudisial juga bertugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Untuk membantu Komisi Yudisial dalam memenuhi tugasnya, maka Komisi Yudisial memiliki beberapa wewenang, antara lain:

  1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan
  2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
  3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung
  4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Baca Juga : Pengertian Norma Adat

Loading…

About Mas Joko

Bukan Indonesia Yang Membutuhkan Dunia, Namun Dunia Yang Membutuhkan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *